Pospera Menuding Pemberitaan Pers Di NTT Tidak Seimbang

Sikap Posko Perjuangan Rakyat (Pospera)  menuding pemeberitaan Pers di NTT terhadap calon gubernur NTT Frans Lebu Raya salah, karena banyak tidak berimbang dalam menyajikan pemberitaan kepada publik.

Pospera menilai bahwa pemberitaan pers NTT terhadap Gubernur Frans Lebu Raya banyak yang tidak berimbang dan tidak sesuai dengan kenyataan, ujar Anggota Pospera NTT, Paulina dalam jumpa pers di kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama Kamis (21/2).

Pembemritaan pers selama ini dinilai salah karena pemberitaan kasus  dana Bantuan sosial (Bansos) NTT yang terindikasi korupsi dan melibatkan orang nomor satu itu tidak benar sebab pantauan Pospera belum ada fakta yang terjadi demikian. Pospera sudah mengecek terkait dugaan yang di beritakan di media di NTT terkait dengan dugaan korupsi dana Bansos.”Kita sudah mengecek sampai Jakarta, seteleah ditelusuri ternyata dugaan tersebut tidak benar,” apalagi belum ada temuan indikasi korupsi Dana bansos, kata Paulina.

Kami berharap media di NTT dalam menyajikan berita terkat dengan dugaan tersebut harus berimbang, dalam pemberitaan terkait dengan penyala gunaan dana Bansos. Kalau ada pemberitaan terkait dengan penyalagunaan dana Bansos agar datang di sekretarian Pospera untuk membedah persoalan dana Bansos,” Tolong datang di Pos Pera untuk melakukan klarifikasi terkait dengan informas dana Bansos.

Paulina menilai, sejauh ini sesuai dengan hasil pantuan pemberitaan media di NTT selalu menyudutkan salah paket dengan terindikasi dana Bansos, “ saya tahu benar dalam memberitakan persoalan isu-isu yang terkait dengan persoalan pribadi orang dan menggunakan satu nara sumber,” karena banyak keluarga saya juga sebagai jurnalis, jadi saya tahu baik dalam dalam pemberitan. Aapalagi yang berkomentar tersebut ternyata  lawan politik Frans Lebu Raya, jelasnya.

Keberadaan Pospera telah mendukung paket Frans Lebu Raya dan Beni Litelnoni (Frenly) pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur  NTT akan berlangsung pada tanggal  18 Maret 2013 mendatang, karena Pospera menilai bahwa paket Frenly adalah pemimpin yang  memiliki kepampuan dan integritas kepemimpinan dan pemimpin yang masih bisa memperhatikan masyarakat. “kami menentukan sikap untuk mendukung paket Frenly karena pemimpin yang tidak mengobar janji tetapi pemimpin yang menunjukan bukti kepada rakyat,” jelasnya.

Kritikan terhadap pemberitaan pers yang tidak seimbang oleh Popera menuai protes dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kupang,

Adi Rianghepat, menyesalkan pernyataan anggota Pospera terhadap pemeberitaan media di NTT dinilai tidak seimbang. Pernyataan anggota Pospera yakni Paulina menunjukan ketidak pahaman soal terkait dengan pemeberitaan. Apalagi dengan ketidak tahuan soal pekerjaan jurnalis, Kami menyesal pernyataan tersebut,” ujar Anggota AJI bidang Hukum dan Advokasi tersebut.

Menurut Adi, ketidak tahuan dia mendekat dengan kebodohan dalam proses berpikir, sebab jurnalis menyajikan berita bukan seperti apa yang diberikan dalam pernyataan tersebut. Apalagi persoalan indikasi kasu korupsi dana Bansos di NTT, “ Persoalan dana bansos NTT selama ini oleh Pemerintah, apakah mereka tahu,” jelasnya.

Kalau Pospera tahu persoalan Dana Bansos tolong jelaskan kepada Publik, jangan asal bicara. Apalagi dengan moment politik seperti ini terangnya. Jangan asal bicara dalam memahami sebuah persoalan.

Sembilan Calon Sekda Paparkan Visi Misi

SEMBILAN  orang calon Sekretaris Daerah (Sekda) diseleksi menjadi Sekda.Mereka memaparkan visi misi di hadapan panitia seleksi tingkat provinsi. Sembilan orang itu berasal dari tiga kabupaten yakni Ende, Sumba Timur, dan Rote Ndao.

Proses seleski para calon sekda ini di ikuti sembilan orang dari Kabupaten Ende, Sumba Timur, dan Rote Ndao. Para calon memaparkan visi misi yang nantinya dinilai lalu diserahkan ke Gubernur sebelum dikirim ke Mendagri, kata Sekda NTT Frans Salem kepada VN, Jumat (15/2).

Sekda menjelaskan, proses seleksi yang dilaksanakan merujuk pada mekanisme yang sudah ditetapkan. Artinya, dalam seleksi ini setiap calon sekda memaparkan visi misi, dan panitia seleksi hanya menilai dari semua administrasi sampai dengan kelengkapan berkas sehingga yang bersangkutan bisa masuk ke jenjang seleksi berikutnya.

Semua calon diwajibkan paparkan visi misi dan panitia melakukan pendalaman pertanyaan kepada semua calon. Pertanyaan yang ditanyakan seputar tanggung jawab jabatan, program yang harus dilakukan dan tes kepribadian, juga pengalaman yang dimiliki, katanya.

Menurutnya, para calon juga ditanyai tentang pengalaman birokrasi sejak menjabat sebagai pejabat eselon dan kemampuan sesuai dengan pengalaman dan latarbelakang masing-masing.

Sekda juga menjelaskan, hasil seleksi ini akan diserahkan kepada gubernur untuk menilai dari hasil seleksi panitia. Minggu depan panitia akan serahkan keputusan panitia kepada gubernur sebagai kepala daerah, katanya.

Setelah dinilai oleh Gubernur, lanjut dia, baru dikirim ke Mendagri untuk ditetapkan berdasarkan penilaian gubernur. Semua keputusan ada di Mendagri. Pemerintah provinsi hanya melakukan seleksi. Kalau gubernur sudah melihat hasil, maka dalam minggu depan hasil itu akan dikirim secepatnya ke Mendagri. Panitia ingin proses ini dipercepat, kalau bisa deadline waktu bias dua bulan. Karena kebutuhan seorang sekda di setiap kabupaten sangat dibutuhkan, katanya.

Pantuan VN, seleksi itu dilangsungkan di ruangan rapat Sekda NTT mulai dari  jam 09:00-17:00 Wita. Panitia seleksi dipimpin SekdaFrans Salem, dengan anggota seluruh asisten, ditambah pejabat eselon dari Dinas Perdaganagan, Dinas PPO, dan KepalaInspektorat NTT.

Salah satu peserta Mesakh N Nunuhutu saat dikonfirmasi mengatakan, akan mendukung siapa yang ditetapkan Mendagri. Semua kita sahabat, siapapun yang naik kita tetap dukung, katanya.

Sedangkan Dominikus Minggu, PLT Sekda Ende mengaku menghargai proses seleksi tersebut. Siapa yang lolos semua kita dukung, demi proses percepatan pelayanan administrasi daerah. Sebab pelayanan birokrasi jabatan sekda itu diutamakan sekali, katanya (aje)