Ada Kepentingan Politik di Balik Kemelut Pilkada Belu

ANGGOTA DPD RI yang membidangi Otonomi Daerah, Eman Babu Eha mengingatkan semua pihak terkait agar jangan menyembunyikan kepentingan politik tertentu dalam persoalan terlibat atau tidaknya warga Malaka dalam Pilkada Belu.

Dugaan saya, ada sesuatu yang ingin disembunyikan di balik penolakan terhadap warga Malaka ikut dalam Pilkada Belu, katanya.

Dia meminta semua pihak untuk menyerahkan sepenuhnya penyelenggaraan Pilkada Belu kepada KPU selaku lembaga resmi yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan pilkada. Dia menyarankan agar apa yang menjadi keputusan KPU ditaati dan dilaksanakan.

Eman menambahkan, DPD sudah melakukan rapat dan akan mengundang Mendagri dan KPU Pusat untuk segera bersikap mengenai persoalan Pilkada Belu.

Dia juga mengatakan bahwa Pemprov NTT jangan hanya menjadi penonton dalam masalah beda tafsir antara Pemkab Belu dengan KPU Belu mengenai pelaksanaan Pilkada Belu. Saya minta Pemrov NTT jangan jadi penonton karena sudah tugas Pemprov untuk laksanakan fungsi koordinasi dengan Pemerintah Pusat supaya persoalan di daerah jangan berlarut-larut, jelasnya.

Dia menambahkan bahwa untuk langkah awal pemerintahan di Kabupaten Malaka, Pemprov dan Pemkab Belu selaku kabupaten induk jangan berpangku tangan. Sebab, kewenangan Penjabat Bupati Malaka sangat terbatas.

Tugas penjabat bupati itu hanya empat hal, sebagai penyelenggara pemerintahan, membentuk SKPD, memfasilitasi pembentukan kelengkapan DPRD dan pilkada untuk memilih bupati definitif, tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Sekda NTT Frans Salem meminta Bupati Belu Joachim Lopez dan KPU Belu agar tidak berpolemik lagi soal terlibat tidaknya warga Malaka dalam Pilkada Belu. Kedua pihak diminta segera berkonsultasi bersama-sama ke KPU dan Mendagri untuk memperoleh petunjuk dan jalan keluar terbaik.

Berbeda penafsiran dengan dasar hukum masing-masing, katanya, adalah sah-sah saja. Namun itu tidak akan menyelesaikan masalah. Hanya menghabiskan waktu, sementara harus segera ada kepastian tentang pelaksanaan Pilkada Belu. (aje)