Gubernur Dikirimi Surat Penolakan

SEBAGAI bukti keseriusan menolak pembangunan Bendungan Kolhua, Rabu (1/5) kemarin, warga dan pemilik lahan Kolhua mengirimkan surat penolakan resmi kepada Gubernur NTT Frans Lebu Raya.

Surat penolakan yang ditandatangani 60-an pemilik lahan, tokoh adat, ketua RT dan RW tersebut, juga dikirim kepada Wali Kota Kupang Jonas Salean, Ketua DPRD Kota Kupang, dan Ketua DPRD Provinsi NTT.

"Kami sudah mengirimkan surat penolakan resmi kepada Gubernur Lebu Raya, Wali Kota, Ketua DPRD Kota dan Provinsi. Tujuannya agar mereka bisa memahami tuntutan kami," ungkap tokoh pemuda Kolhua, Dance Bistolen kepada VN, Rabu (1/5) usai pertemuan warga dengan pengurus Persehatian Orang Timor (POT).

Surat penolakan tersebut, lanjut Dance, menjadi bukti bahwa warga dan pemilik lahan Kolhua tidak menginginkan dibangun bendungan di areal persawahan dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Tokoh perempuan Kolhua Dorkas Bistolen menambahkan, jika Pemkot dan Dewan tetap memaksakan kehendaknya, maka dia akan memimpin semua perempuan warga Kolhua untuk mendatangi DPRD dan Balai Kota. "Kami akan bawa semua peralatan pertanian biar mereka tahu bahwa setiap hari kami turun ke sawah dan ladang untuk bertani. Dan telah menghidupi keluarga kami," tegasnya.

Sementara tokoh adat Kolhua Yunus Lisnahan mengimbau seluruh warga Kolhua untuk tidak tergiur dengan nilai proyek yang besar dan praktik adu domba yang akan dimainkan untuk memecah belah warga.

Menyikapi itu Ketua POT Jonathan Nubatonis mengatakan, POT akan bersatu hati dengan warga Kolhua bahwa penolakan sebagai harga mati. "Kami akan cari waktu secepatnya untuk mendatangi Wali Kota dan Gubernur guna menyampaikan isi hati masyarakat," tegasnya.

Pengurus POT Gerson Tanoab menambahkan, warga dan pemilik lahan harus konsisten dengan perjuangan. "Harus satu hati karena jika tidak maka akan terpecah menjadi dua kubu dalam masyarakat Kolhua sendiri. Ini akan dimanfaatkan pihak luar," kata Gerson.

Terpisah, Sekda Provinsi NTT Frans Salem meminta Pemkot Kupang untuk sabar, jujur, dan transparan karena penyelesaian persoalan lahan tidak gampang. Apalagi dihadapkan dengan masyarakat adat.

Namun dia optimistis Pemkot mampu mengatasi persoalan pembebasan lahan Bendungan Kolhua. "Pemerintah Provinsi optimistis suatu saat nanti akan diselesaikan," kata Salem di ruang kerjanya Rabu (1/5).

Informasi yang dihimpun VN di Balai Kota kemarin menyebutkan, Wali Kota Kupang Jonas Salean telah memerintahkan Kabag Tatapem Debby Panie untuk mengumpulkan kliping berita-berita media cetak menyangkut penolakan warga Kolhua.

Sumber itu mengatakan, Jonas Salean berencana mengundang sejumlah tokoh dan pengamat yang selama ini menentang pembangunan Bendungan Kolhua untuk berdiskusi.

Informasi lain dari kantor Gubernur menyebutkan, Pemprov telah meminta penjelasan detail soal rencana pembangunan Bendungan Kolhua menyusul pengakuan Kepala Balai Sungai Nusa Tenggara (Nusra) II Charizal Manu bahwa telah terpakai dana Rp 2 miliar untuk kepentingan perencanaan.

Disebutkan Manu, dari total dana APBN Rp 480 miliar, Rp 180 miliar digunakan untuk perencanaan dan sisanya Rp 300 miliar untuk pembangunan. "Dana yang sudah dipakai Rp 2 miliar untuk penelitian, kajian dan gambar, sosialisasi, presentasi, dan lainnya," katanya.

(tia/aje/rik/M-1)