Politisi Berebut Kue DPD

BILA pada Pemilu 2009 lalu, wajah calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diisi tokoh agama, tokoh masyarakat, pengusaha, profesional, akademisi, dan aktivis, maka pada Pemilu 2014 tokoh partai politik dan mantan pejabat pun tak mau ketinggalan berebut kue DPD.

Sebut saja Ketua DPD I Partai Golkar NTT Ibrahim Medah, anggota Fraksi Golkar DPRD NTT yang juga mantan Bupati Sikka Paulus Moa, anggota Fraksi Golkar dan mantan Ketua DPRD Alor tiga periode John Blegur, serta Wakil Bupati Sikka Wera Damianus pun ikut mendaftar.

Ada juga mantan anggota DPRD NTT dan pengurus DPD Demokrat NTT Pius Rengka, mantan pengurus DPW Partai Patriot NTT Wihers Herewila, Ketua DPW PPRN NTT Rudi Tonubessi, mantan anggota DPRD NTT Markus Hendrik, dan mantan Ketua DPC PDIP Kabupaten Kupang Maria Nuban Saku.

Fenomena ini tentu membuat persaingan merebut kursi DPD semakin kompetitif. Para mantan pejabat birokrat, pengusaha, akademisi, dan aktivis harus bertarung melawan calon dari parpol yang terkenal mempunyai basis massa yang terorganisir dan memiliki mesin politik.

Belum lagi tiga dari empat anggota DPD RI periode 2009-2014 yang juga akan maju. Mereka adalah Sarah Lery Mboeik, Abraham Paul Liyanto, dan Carolina Nubatonis. Sementara Emanuel Babu Eha turun berlaga di arena DPR RI dari Partai Demokrat.

Lalu, apa alasan para calon bertarung untuk merebut empat jatah kursi DPD RI? Apakah sekadar pelarian karena tidak diakomodir parpol? atau apakah karena tidak ada kerjaan lain?

John Th Blegur kepada VN, Jumat (3/5) mengaku salah satu faktor yang mendorongnya untuk berpindah haluan karena tidak dalam daftar caleg DPR RI dari Golkar. Pada detik-detik akhir, DPP Golkar mencoret namanya dan memasukan nama Melki Laka Lena.

Baik John Th Blegur maupun Paulus Moa, niat mereka untuk maju sebagai anggota DPD bukan sekadar pelarian tapi ingin memperjuangkan kepentingan rakyat NTT. Keduanya ingin membawa dan memperjuangkan aspirasi rakyat NTT ke tingkat Pusat.

Sementara bagi Pius Rengka, menjadi anggota DPD tidak hanya sekadar melengkapi keterwakilan NTT di Jakarta. Tetapi, lebih dari itu ingin membawa sesuatu yang bermakna sebagai seorang senator di Senayan.

"Track record saya cukup baik. Saya pun merasa punya capacity dan integrity yang baik untuk mempresentasikan keinginan rakyat NTT sehingga saya layak duduk di DPD RI," tegas Rengka.

Pengusaha kondang Pieter Pitoby mengatakan, prestise dan kekuasaan bukan menjadi alasan dirinya maju. Namun, dia terpanggil untuk berbakti kepada rakyat NTT. "Saya tidak perlu prestise dan lain-lain. Karena saya sudah mempunyai prestise sebelum saya menjadi hamba Tuhan," ujarnya.

Seandainya terpilih, Pieter optimistis dapat berbuat lebih banyak bagi rakyat termasuk pelayanan publik yang dirasakan masih jauh dari harapan seluruh rakyat NTT.

Peluang Sama

Analis politik Universitas Nusa Lontar (Unstar) Rote Ndao Daniel Babu kepada VN, Sabtu (4/5) petang menilai, peluang tokoh parpol duduk sebagai senator, tergantung seberapa populer figur itu sendiri.

"Semakin populer figur parpol, semakin mudah dia bersosialisasi. Namun karena mekanismenya pemilihan langsung, maka peluang figur di luar parpol pun besar. Jadi peluang tetap sama," jelasnya.

Dijelaskan, komposisi perolehan suara pada Pemilu 2009 lalu yang meloloskan Sarah Lery Mboeik, Carolina Nubatonis, Emanuel Babu Eha, dan Paul Liyanto, bisa dijadikan pembelajaran bagi bahwa, rakyat NTT sangat menginginkan aspirasi mereka didengar Pemerintah Pusat.

"Saya menilai kiprah dan kinerja anggota DPD lalu cukup baik. Soal gaungnya kurang terdengar, itu dialami juga anggota DPD daerah lain karena memang kewenangan, fungsi, dan peran DPD terbatas. Mungkin setelah MK menyamaratakan DPD, DPR, dan Pemerintah, akan ada perubahan," tambahnya.

Analis politik Undana Kupang David Pandie mengkritisi praktik kutu loncat yang dilakukan politisi dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

"Memang aturan tidak melarang namun butuh kejelasan figur dalam partai bila mencalonkan sebagai anggota DPD. Perlu ada sikap dari DPP partai politik juga terkait kadernya yang memilih DPD," katanya.

Menurut dia, politisi memang mencari ruang untuk berpolitik. Asalkan benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat bukan untuk posisi aman bagi diri sendiri. "Jangan mencari pekerjaan di dunia politik, karena dunia ini butuh ideologi demi kepentingan rakyat," tegasnya.(aje)