Polda akan Amankan Infrastruktur PU NTT

KEPOLISIAN Daerah Nusa Tenggara Timur dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTT, Balai Jalan Wilayah, Balai Wilayah Sungai NTT, Selasa (4/6) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang pengamanan penyelenggaraan infrastruktur bidang PU di NTT.

Penandatangan MoU yang berlangsung di aula Kolbano Swiss Bellin Kristal Hotel, dilakukan oleh Kapolda NTT Brigjen Pol I Ketut Untung Yoga dan Inspektur Jendral Kementerian Pekerjaan Umum Bambng Goeratno.

Hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman tersebut, perwakilan dari Mabes Polri Kabag ANEV Robin OPS Bareskrim Polri Kombes Pol Daryono, sejumlah Pejabat Tinggi Polda NTT, dan Pejabat PU Provinsi NTT.

Kapolda NTT Brigjen Pol I Ketut Untung Yoga dalam sambutan mengungkapkan, penandatanganan MoU dalam rangka pelaksanaan pengamanan penyelenggaraan infrastruktur oleh PU di NTT ini, merupakan implementasi dari nota kesepahaman bersama dan pedoman kerja yang telah dibuat oleh Kementerian PU dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kerja sama antarPolri dan PU dalam rangka pengamanan penyelenggara infrastruktur di bidang PU.

Kita berharap, dalam pelaksanaan pengamanan penyelenggaraan infrastruktur bidang PU ke depan dapat dilaksanakan sesuai peran, fungsi, dan tugas bidang masing-masing guna mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur secara efektif, efisien, dan berkualitas, ujarnya.

Dia berharap, pembangunan infrastruktur jalan, balai sungai diharapkan ke depan harus perbaiki kekurangannya. Kekurangan seperti pembangunan jalan di Kota Kupang saat ini yang masih banyak bergelombang.

Hal ini yang perlu kita kontrol sama-sama demi peningkatan perbaikan kualitas jalan. PU NTT harus niat tulus untuk membangun provinsi ini, sehingga semua pekerjaan harus ditertibkan, tegasnya.

Perlu Kerja Sama

Inspektur Jendral Kementrian PU Bambang Goeratno menjelaskan, MoU ini merupakan salah satu bentuk untuk mendukung penyelenggaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur baik dari Pusat, propinsi maupun kabupaten dan kota.

Guna meningkatkan kinerja pembangunan berbagai infrastruktur, harus didukung pihak Polri dan jajarannya. Pasalnya, kemajuan pembangunan infrastruktur harus ada kerja sama dengan pihak lain melalui mitra kerja yang ada.

â??Maka dengan MoU ini, semua pihak bisa memahami secara struktur bahwa pembangunan infrastruktur di setiap daerah melalui berbagai klasifikasi yakni klasifikasi nasional dan klasifikasi daerah, ujarnya.

Dia mengatakan, persoalan yang dihadapi PU di lapangan sangat beragam. Karena itu PU melakukan MoU dengan Polri demi menjaga penanganan non fisik, penyuapan maupun bentuk apapun di lapangan. Kita berharap semua bisa lakukan kontrol bersama, ujarnya. (aje)