Komisi C Usut Dana Bansos 2013

DUGAAN habisnya Dana Bantuan Sosial (Bansos) Tahun Anggaran 2013 yang mencapai Rp 40-an miliar dari kas Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT, sampai juga ke telinga DPRD NTT.

Maklum saja, dana sebesar itu disetujui Dewan untuk dimanfaatkan selama tahun ini. Untuk itu, Komisi C akan memanggil Kepala Biro Keuangan Setda Pemprov NTT untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut.

Ketua Komisi C DPRD NTT Stanis Tefa kepada VN, Rabu (10/4) mengatakan dana sebesar itu semestinya dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah, dan ekonomi produksi selama satu tahun anggara.

"Informasi dari media baru tiga bulan pertama Rp 40 miliar sudah habis terpakai. Ini yang akan di-cross check dengan memanggil Kepala Biro Keuangan untuk menjelaskan," tegasnya.

Hari ini, kata dia, bertepatan dengan laporan LKPJ Gubernur pihaknya akan memanggil Kabiro Keuangan untuk menjelaskan sejauh mana realisasi anggaran Dana Bansos.

"Tahun lalu, pemerintah bilang realisasi Dana Bansos baru selesai Desember 2012. Kenapa tahun ini baru tiga bulan sudah terpakai hingga Rp 40 miliar. Kami akan cek apakah ada indikasi pemakaian untuk kepentingan pilgub paket tertentu," tegasnya.

Gubernur NTT Frans Lebu Raya yang menepis dugaan pemakaian Dana Bansos sudah mencapai Rp 40 miliar. "Kita juga tahu penggunaannya, masa tiga bulan sudah selesai semua Dana Bansos. Kamu dapat informasi dari mana. Tapi nanti kita cek," ungkap Lebu Raya.

Bantahan yang sama juga disampaikan Kepala Bappeda Provinsi NTT Wayan Darmawa. Ia secara tegas membantah bahwa habisnya Dana Bansos karena digunakan oleh salah satu paket dalam Pilgub 18 Maret lalu.

Menurut Wayan, realisasi Dana Bansos tahun 2013 hanya diketahui pengguna anggaran, kuasa penggunaan anggaran, bendahara, dan SKPD pengelola. Kuasa penggunaan anggaran adalah Sekda dan Biro Keuangan," ungkapnya.

Sementara itu, Karo keuangan Provinsi NTT Ubaldus Toda yang hendak dikonfirmasi tidak berada di tempat. Dari salah seorang staf diketahui bahwa Ubaldus tengah bertugas di Jakarta.

Sebelumnya Sekda NTT Frans Salem yang dikonfirmasi, membantah pemanfaatan Dana Bansos untuk kepentingan pilgub. Sebab, Dana Bansos dialokasikan untuk bantuan sosial melalui bantuan usaha kecil, bantuan beasiswa, atau bantuan kepada rumah ibadah maupun bantuan darurat kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dana Bansos, lanjutnya, untuk dipakai untuk pembangunan rumah bagi masyarakat miskin di desa-desa. Satu desa dialokasikan dana Rp 50 juta untuk membangun lima unit rumah, tiap unit Rp 10 juta.

Namun Sekda tidak merincikan apakah bantuan pembangunan rumah ini berlaku untuk seluruh desa di NTT, atau satu desa per kecamatan seperti yang diterapkan dalam Program DeMAM.