Senin, 04 Maret 2013

Bawaslu NTT Lapor ke Bawaslu Pusat


BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTT sudah memberikan laporan rinci ke Bawaslu Pusat mengenai sikap Pemerintah Kabupaten Sumba Barat (Sumbar) yang secara tegas menyatakan tidak mendukung pelaksanaan tugas-tugas Panwaslu di kabupaten itu. Pemerintah setempat menolak memberikan tenaga PNS untuk bekerja di sekretariat Panwaslu dan tidak bersedia memberikan kendaraan dinas untuk operasional Panwaslu Sumbar.
Sekarang ini Bawaslu NTT tinggal menunggu keputusan dari Bawaslu Pusat terkait sikap Bupati Sumba Barat yang tidak mau membantu Panwaslu. Semua berkas kami sudah kirim ke pusat, kata Ketua Bawaslu NTT Nelce Ringu kepada VN di ruang kerjanya, Rabu (20/2).
Menurut Nelce, Bawaslu NTT sudah menempuh berbagai langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. Di antaranya melalui komunikasi dengan pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat dan Kepala Kesbangpol dan Linmas Sumba Barat, tetapi tetap saja, pemerintah di sana tidak mau akui Panwaslu, katanya.
Selain itu, Bawaslu NTT sudah bertemu Gubernur NTT meminta Gubernur Frans Lebu Raya agar meminta Bupati Sumbar Jubilate Pieter Pandango mendukung Panwaslu. Tetapi jawaban Gubernur bahwa saya harus bertemu dengan bupati untuk menyelesaikan. Saya merasa tidak perlu saya harus ketemu bupati. Sebab saya sebagai Ketua Bawaslu melaksanakan pengawasan mendapat mandat dari pusat. Jadi saya merasa kalau memang tidak ada penyelesaian, maka keputusan berikut yang saya tunggu adalah instrusi dari Bawaslu Pusat. Tidak perlu saya harus bertemu bupati, saya jalani ini sesuai aturan. Kalau Bupati Sumba Barat masih menolak, maka Bawaslu Pusat akan menanggapi sebelum kita menempuh jalur lain, tegasnya.
Terpisah, Gubernur Frans Lebu Raya mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan kepada Ketua Bawaslu NTT Nelce Ringu dan Bupati Pandango agar menyelesaikan persoalan tersebut. Ketua Bawaslu saya sudah panggil dan saya minta untuk secepatnya diselesaikan. Itu solusinya. Baik Bawaslu maupun bupati harus bisa selesaikan sehingga pilgub di sana bisa berjalan dengan baik, katanya.
Anggota Komisi A DPRD NTT Anwar Pua Geno mengatakan, hasil Pilgub NTT di Sumba Barat bakal menuai masalah dan bisa dianggap tidak sah karena tidak ada pengawasan. (aje)

Tidak ada komentar :

Posting Komentar