Jelang Pilgub Pemprov Guyur Bantuan

DI saat Pilgub NTT sedang berproses, bahkan sampai beberapa hari menjelang pemungutan suara, Pemprov NTT terus menyalurkan bantuan beras, maupun uang kepada masyarakat. Bantuan beras diguyur ke sejumlah yayasan pendidikan, sementara uang diberikan dalam bentuk beasiswa dan dana penelitian mahasiswa.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTT Petrus Sinu Manuk membenarkan adanya bantuan beras menjelang Pilgub ke sejumlah panti asuhan, termasuk lembaga pendidikan. Namun bantuan itu diberikan atas dasar pemintaan, dan bukan untuk menyogok.

Sekda NTT Frans Salem juga mengatakan hal senada. Bantuan dana beasiswa maupun beras untuk masyarakat, tidak ada unsur politik.

Kepada VN yang menghubunginya, Kamis (14/3), Petrus menjelaskan, beras yang disalurkan itu berasal dari cadangan beras pemerintah yang biasanya masuk ke gudang Bulog setiap awal Januari sebanyak 100 ton yang menjadi kewenangan bupati/wali kota, dan 200 ton yang menjadi kewenangan gubernur. Beras tersebut bisa digunakan untuk kegiatan yang bersifat darurat.

Persediaan beras tersebut, katanya, bisa juga dialokasikan ke lembaga pendidikan, termasuk panti-panti sosial yang membutuhkan. Syaratnya, pihak penerima harus mengajukan proposal, termasuk adanya masalah rawan pangan dan bencana alam. "Bisa saja proposal diajukan ke dinsos kabupaten/kota, bisa juga langsung ke gubernur atau Dinsos NTT, dan jika sesuai peruntukan maka beras disalurkan," katanya.

Menanggapi penilaian bahwa beras yang disalurkan itu adalah "beras pilgub", Petrus meminta semua pihak harus melihat niat baik Pemprov. "Jangan baca yang negatif, tapi harus lihat positifnya. Sebab, pembagian beras sekarang karena ada orang minta, bukan karena kita sogok orang untuk memilih," tegasnya.

Sekda Frans Salem menegaskan, bantuan beasiswa sudah menjadi program rutin tahunan. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan Pilgub NTT. "Jangan semua urusan pemerintah dikaitkan dengan politik. Nanti pemerintah tidak bisa lakukan apa pun," katanya.

Terkait keberadaan para mahasiswa di kantor gubernur selama beberapa waktu terakhir untuk menerima beasiswa, ia menjelaskan, itu terjadi karena mahasiswa salah menerima informasi. "Program beasiswa ini harus melalui perguruan tinggi. Jadi harus ada rekomendasi dari kampus. Tapi karena mahasiswa dengar dari mulut ke mulut akhirnya ramai-ramai datang antar proposal sendiri. Kita akan verifikasi proposal mereka, sebab, ada yang sudah pernah menerima beasiswa tahun sebelumnya," katanya.

Politisasi Bantuan

Di mata pengamat politik Undana Lazarus Jehamat dan Rudi Rohi, mengguyur bantuan di tengah proses politik, apalagi gubernur dan wakil gubernur maju lagi sebagai calon, tidak bisa lepas begitu saja dari motif politik.

Menurut Lazarus, maraknya pembagian bantuan beras atau bantuan lainnya di musim pilgub menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres, karena tahun-tahun sebelum tidak terjadi demikian. Praktik seperti ini mencederai etika dan moral politik, dan bisa dikategorikan sebagai politisasi bantuan.

"Kalau orang memberikan uang maka Panwas bisa lihat itu sebagai politik uang. Tapi, yang terjadi sekarang telah terjadi metamorfosis dalam politik uang di mana digunakan bentuk lain dengan memberi beras," ujarnya.

Rudi Rohi yang juga peneliti Bengkel APPeK ini mengatakan, survei teranyar yang dilakukan Bengkel APPeK, politik uang marak dalam Pilgub NTT. "Politik uang makin canggih di mana masyarakat sulit pahami itu sebagai politik uang," katanya.

Ketua Bawaslu NTT Nelce Ringu meminta masyarakat proaktif melaporkan berbagai pelanggaran selama masa tenang (15-17 Maret), termasuk praktik-praktik politik uang. (aje/ans/D-1)