Politisasi Bantuan Bodohi Rakyat

POLITISASI bantuan untuk kepentingan politik incumbent yang terkuak di SMA Kristen Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat dan di Desa Suanae, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten TTU, ditanggapi sinis oleh tim sukses kandidat lain.  Bagi mereka, praktik seperti itu tidak fair dan membodohi rakyat NTT jelang pencoblosan 18 Maret mendatang. Oleh karenanya, mereka mengingatkan sesama tim sukses untuk selalu mengedepankan cara-cara fair, elegan, dan tidak mengintimidasi masyarakat lewat penyaluran bantuan yang sebenarnya adalah hak masyarakat.  Demikian intisari pendapat juru bicara paket Esthon-Paul (Esthon Foenay-Paulus Edmundus Talo) Gabriel Beribina, juru bicara Tunas (Ibrahim Medah-Emanuel Melkiades Laka Lena) Mech Saba, ketua tim sukses Cristal (Christian Rotok-Abraham Paul Liyanto) Yan Mboeik, yang disampaikan terpisah kepada VN, Selasa (26/2). Gabriel Beribina berpendapat, bantuan apapun lewat pemerintah umumnya berasal dari uang rakyat sehingga sudah jadi hak rakyat untuk mendapatkan bantuan program dan tidak ada kaitannya dengan keharusan memilih salah satu kandidat. ìJika ada program bantuan yang diberikan jelang hari-hari pencoblosan maka masyarakat perlu mempertanyakan," katanya. Mech Saba berharap, semua tim sukses menghindari politisasi bantuan yang seharusnya menjadi hak masyarakat. "Jangan beri bantuan kemudian mengarahkan untuk memilih paket kita. Berikan pemahaman yang cerdas kepada masyarakat. Beritahu jika bantuan itu adalah murni bantuan dari pemerintah melalui Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat. Jangan mengelabui masyarakat," tegasnya. Yani Mboeik menambahkan, pihaknya selalu memberikan pemahaman kepada simpatisan dan pendukungnya bahwa bantuan yang diberikan pemerintah adalah hak mereka karena berasal dari uang rakyat. Untuk itu mereka berhak menerimanya tanpa embel-embel. "Kami sangat yakin masyarakat tidak mungkin dibodohi lagi dengan bantuan jelang pencoblosan. Bagi kami, pemimpin yang baik turun ke rakyat setiap dibutuhkan dan tidak hanya memberikan bantuan satu kali dalam lima tahun," jelasnya. Anggota tim sukses paket Frenly (Frans Lebu Raya-Benny Litelnoni Christo Blasin membantah keras tudingan berbagai kalangan bahwa Frenly telah melakukan politisasi bantuan kepada masyarakat. "Frans Lebu Raya masih sebagai gubernur dan tetap menjalankan tugas pemerintah dan pembangunan. Gubernur beri bantuan, lebih dari sekadar berbuat baik kepada masyarakat dan berasumsi bahwa menjadi simpatisan," jelasnya. Menurut Blasin, mencari simpatisan adalah kewajiban untuk menjalankan peran kepemimpinan dan sejak Lebu Raya menjadi wagub dan lima tahun terakhir sebagai gubernur, hal tersebut tetap menjadi program pemerintah. "Jika kemudian pihak lain menilai (bantuan) untuk mendukung kepentingan politik, itu hak orang. Kita biasa saja. Yang terpenting bantuan-bantuan itu sungguh bermanfaat bagi masyarakat," jelasnya. Untuk itu paket Frenly, lanjut Blasin, mengimbau kepada masyarakat untuk jangan mudah dipengaruhi. Biarkan masyarakat sendiri yang menentukan sikap politiknya. "Waktu sosialisasi, masyarakat mengenal figur dan program paket. Sehingga intimidasi dan janji dalam kepentingan politik itu hak untuk menentukan masa depan NTT," pungkasnya. Diberitakan koran ini, penyerahan bantuan dana dari Bank NTT untuk SMA Kristen Waikabubak sebesar Rp 15 juta, diserahkan Dirut Bank NTT Daniel Tagudedo yang disaksikan Lebu Raya dan Litelnoni. Sementara warga penerima rumah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) di Desa Suanae, Kecamatan Miomafo Barat, TTU, dikumpulkan di kantor desa dan kepala desa memerintahkan warganya untuk memilih Frenly kalau ingin menerima bantuan rumah. (aje)