Mahalnya Kursi Kepala Daerah

POLITIK biaya tinggi kini sedang terjadi di NTT. Pilgub dan 11 pilkada di NTT yang sedang berlangsung tahun ini menghabiskan sekitar Rp 0,5 triliun. Betapa mahalnya nilai kursi kepala daerah. Ongkos politik yang mahal ini sebagian besar menyedot APBD, selain biaya yang digelontorkan parpol dan para calon yang menjadi kontestan pilkada.

Pilgub NTT menyedot Rp 180 miliar yang dikoleksi dari APBD NTT selama tiga tahun anggaran (APBD 2010-APBD 2012). Itu biaya yang dialokasikan untuk KPU NTT. Sementara biaya yang dikeluarkan lima paket calon mencapai sekitar Rp 50 miliar, dimana tiap paket calon menghabiskan rata-rata Rp 10 miliar untuk merebut kursi gubernur dan wakil gubernur.

Kursi bupati dan wakil bupati pun tak kalah mahalnya. Sebelas kabupaten yang menyelenggarakan pilkada menguras APBD-nya, mulai dari Rp 11 miliar hingga Rp 20 miliar, yang totalnya mencapai sekitar Rp 172 miliar. Itu belanja pilkada yang bersumber dari APBD. Dari kantong para kandidat pun, duit mengalir deras. Tiap paket calon setidaknya menghabiskan paling sedikit Rp 5 miliar sehingga dana yang dihabiskan para paket calon dalam 11 pilkada itu diperkirakan mencapai sekitar Rp 50 miliar.

Sekda NTT Frans Salem mengatakan, alokasi dana Pilgub NTT sebesar Rp 180-an miliar itu untuk KPU, Bawaslu NTT dan Kepolisian. "Dana ini berasal dari APBD NTT," ujarnya.

Pemprov juga menyediakan Rp 7 miliar untuk biaya pengamanan, dari yang diminta Polda NTT Rp 21 miliar.

Ketua KPU NTT Johanes Depa mengatakan, KPU mendapat dana Rp 150 miliar dari APBD NTT untuk membiayai Pilgub NTT. Dana tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh tahapan, mulai dari proses pencalonan hingga pemungutan dan penghitungan suara. Sedangkan untuk biaya pengawasan oleh Bawaslu, disediakan dana Rp 13 miliar.

Tim Sukses Paket Frenly Nelson Matara yang ditemui VN, Sabtu (9/3), membenarkan mahalnya biaya politik tersebut. Selain APBD, pertarungan politik merebut kursi gubernur dan wakil gubernur, juga menguras kantong dana parpol, dan para kandidat yang jumlahnya tidak kecil.

Paket Frenly, katanya, mengalokasikan anggaran sekitar Rp 9 miliar-Rp 12 miliar.

Nelson yang juga Wakil Ketua DPRD NTT ini, juga mengakui mahalnya ongkos pilkada di tingkat kabupaten/kota. Menurut dia, demokrasi dengan sistem pemilihan langsung seperti yang dianut saat ini memang membutuhkan biaya besar.

Pengamat ekonomi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Prof Dr Fred Benu mengatakan, pilkada kita memang sangat mahal. Dengan sistem demokrasi yang ada saat ini, anggaran yang dibutuhkan memang besar. Sebab, jika anggaran kurang, maka akan menyulitkan pihak penyelenggara seperti KPU maupun Bawaslu dalam menyukseskan proses pemilihan langsung kepala daerah.

Namun ia menyarankan agar anggaran yang demikian besar dialokasikan untuk pilkada itu, diupayakan agar bisa berdampak pada ekonomi masyarakat lokal (NTT). Dia mencontohkan, kebutuhan logistik pilkada tak lagi mengandalkan pengusaha dari luar namun memberdayakan pengusaha lokal agar APBD yang terkuras untuk membiayai Pilgub NTT maupun pilkada-pilkada di kabupaten, "tidak lari" ke luar NTT.

Dari perspektif ekonomi, kata dia, pilgub maupun pilkada di NTT justeru tidak memberi dampak positif bagi daerah NTT, tetapi membawa dampak ekonomi bagi pengusaha/kontraktor di luar NTT. Dia menyarankan, ke depan, pespektif ekonomi ini harus dipertimbangkan dalam setiap pelaksanaan pilkada.

Pengamat kebijakan publik asal Undana Dr Johanes Tuba Helan mengatakan, Pilgub NTT maupun pilkada di 11 kabupaten yang menghabiskan dana begitu besar, seharusnya menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

"Kita berharap biaya mahal ini bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas," tambahnya. (aje)