Ubah Kultur Pelayanan RSUD

KEMATIAN Sherly Goro Lolu (24) menyisakan tanda tanya dan kepedihan. Marthen Woda, kakak kandung almarhumah Sherly di Desa Laboya Bawa, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat mengimbau kepada para medis RSUD agar apa yang dialami sang adik tidak boleh terulang kembali.

"Tolong tulis pesan saya dari kampung. Cukup terjadi terhadap adik kami. Jangan ulangi dan tidak usah berdalil. Perbaikilah hati kalian hai paramedis. Jangan perlakukan pasien dan orang sakit seperti binatang," tegas Marthen, Kamis (7/3) di Laboya.

Senin (4/3), Sherly dirujuk ke Puskesmas Pembantu (Pustu) Lasiana. Saat itu Sherly tengah hamil 9 bulan, menghembuskan nafas terakhirnya di RSUD Kupang, tanpa memperoleh perawatan medis dari dokter. Dalam peristiwa ini, jabang bayi yang dikandung Sherly pun tak terselamatkan.

Suami almarhumah, Dominggus Degu mengisahkan pada Senin (4/3) sekitar pukul 10.30 Wita, istrinya didiagnosa darah tinggi di Pustu Lasiana

dan dirujuk ke RSUD Kupang.

Ketika tiba di RSUD Kupang, istrinya diterima di ruang UGD dan diperiksa oleh perawat. Ditemukan bahwa ia menderita penyakit beri-beri dan sesak nafas. Namun, kondisi jabang bayi yang dikandung Sherly dalam keadaan sehat. Karena kondisi Sherly semakin kritis, pihak keluarga pun meminta perhatian RSUD untuk merawat Sherly. Namun, tak ada satu pun dokter di ruangan itu. Setelah dua jam menunggu di UGD, maka keluarga kembali mempertanyakan keberadaan dokter. "Saya tanya lagi ke perawat, karena nona su setengah mati. Saya tanya di mana dokter. Lalu perawat bilang tunggu saja, dokter belum datang," ujar Yolen, kerabat almarhumah.

Gubernur Tak Berdaya

Menyikapi itu, Koordinator KoAR NTT Jan Piter Windy menilai mengatasi buruknya pelayanan RSUD WZ Johannes Kupang tidak cukup hanya dengan merombak total manajemen pengelola, namun kultur penanganan kedaruratan pun harus diperbaiki.

Cara paling efektif adalah membuat prosedur standar pelayanan terhadap pasien dalam kondisi darurat di rumah sakit milik Pemprov NTT itu. Dengan demikian paramedis dan keluarga pasien bisa saling mengawasi.

"Dengan begitu publik juga mengontrol kualitas pelayanan di RSUD karena sudah diumumkan standar pelayanannya. Selama ini paramedis seperti kerja bakti. Kerja tanpa standar, yang penting dapat untung," jelas

Koordinator divisi anti korupsi PIAR NTT Paul SinlaeloE mengkritisi

Gubernur Frans Lebu Raya yang tidak berdaya dan tak berani melakukan perombakan manajemen RSUD. Bagi dia, gubernur tidak peka terhadap sejumlah kasus kemanusiaan yang melilit RSUD.

Paramedis RSUD juga dituntut memberikan pelayanan maksimal penuh keiklasan dan hati nurani tanpa melihat strata sosial pasien. "Jadi pasien darurat yang datang harus ditangani sesegera mungkin. Dokter standby dan langsung ditangani tidak perlu banyka administrasi yang hanya menghambat," paparnya.

Wadir Umum dan keuangan RSUD WZ Johannes Kupang Yudith M Kota bersikukuh pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar operasi pelayanan (SOP). "Dokter memberikan intruksi untuk melakukan observasi kepada pasien dengan jalan memberikan penanganan termasuk memberikan t sambil memperhatikan reaksi obat. (aje)